Review Budiman VS Dandhy; ‘Nationalism and Separatism: a Question on Papua’


Oleh : Haldi Patra ( Kabid KPP HMI Cabang Padang)

Pada Agustus lalu, permasalahan Papua sempat hangat dan menyita perhatian masyarakat Indonesia. Isu-isu mengenai referendum dan separatisme banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Tetapi memasuki bulan September ini, tampaknya isu tersebut kehilangan daya tariknya untuk dibicarakan lagi. Permasalahan kabut asap, pelemahan KPK dan RUU KUHP yang lebih “Nasionalis” menjadi tema yang lebih hangat.

Twitwar antara dua tokoh tersebut berujung pada tantangan debat oleh Budiman Sudjatmiko dan disanggupi oleh Dandhy Laksono. Ketika asap, KPK dan  RUU KUHP menjadi isu nasional, kedua orang itu memilih berdebat tentang Papua. Acara bertajuk #Debatkeren ‘Nationalism and Separatism: a Question on Papua’  itu dilaksanakan di auditorium Kampus Visinema, Jalan Kramat No. 3 Cilandak, Jakarta Sabtu (22/9/2019) pukul 14,00-16.30 WIB. Debat itu terbuka dan gratis, namun panitia hanya menyediakan tempat yang sangat terbatas. Meski begitu, publik tetap bisa menyaksikannya lewat livestreaming dan dapat pula diakses melalui laman Youtube Alinea TV.

Tampaknya minat masyarakat tentang kegiatan yang relatif baru ini sangat besar. Kurang lebih dari dua belas jam semenjak konten ini di unggah, telah sebanyak 36 ribu kali ditonton dan tampaknya terus akan bertambah. Saya mengatakan acara ini relatif baru karena kita di Inonesia barangkali tidak begitu familiar dengan debat di mana dua orang yang berdebat bersitatap muka secara langsung. Perdebatan yang sering kali terjadi hanyalah terjadi di media-media sosial –dan kebanyakan menggunakan akun palsu.

Pemikiran Budiman vs Pemikiran Dandhy

Baik Budiman maupun Dandhy tampak benar-benar mengetahui tentang apa yang mereka bicarakan. Tentu karena kedua orang ini bukanlah sembarangan orang. Budiman Sudjatmiko adalah tokoh yang telah lamah malang melintang dalam dunia aktivisme, mulai dari masa Orde Baru ketika masih bergabung dengan PRD maupun masa reformasi ketika berseragam PDI P dan menjadi anggota DPR RI. Selama di parlemen, ia adalah salah satu legislator yang selalu memperjuangkan UU Desa. Ia juga mendeklarasikan inovator RI 4.0. Di pihak lain, Dandhy adalah seorang jurnalis yang kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia. Belakangan ia mendirikan Watcdoc dan lebih banyak membuat film-film dokumenter yang mengangkat ketimpangan dan isu-isu yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Sexy Killer, sebuah dokumenter garapannya tentang sisi lain pertambangan batu bara di Indonesia telah ditonton lebih dari 26 juta kali di Youtube.

Budiman tampil sebagai tokoh yang nasionalisme yang progresif. Ia berbicara dengan pemahaman teoritis yang baik. Sedangkan Dandhy terlihat lebih sebagai seorang yang humanis, mamaham kondisi faktual dan memiliki pemahaman sejarah yang dalam.

Budiman berbicara tentang bagaimana untuk merangkul kembali orang-orang Papua ke dalam sebuah Common Project. Bagaimana orang-orang Papua itu diajak berdialog untuk menatap kembali kehidupan mereka. Maka negara harus menghindarkan diri melakukan intervensi dan memfasilitasi agar proyek itu bisa terlaksana. Sedangkan Dandhy sepakat untuk dilakukannya referendum terhadap Papua. Ia beralasan bahwa selama hampir lima puluh tahun, berbagai “eksperimen” telah dilakukan telah pula gagal. Papua masih saja mengalami –apa yang disebutnya sebagai– kolonialisasi internal.

Kita akan disuguhkan dengan perdebatan berkualitas yang dilakukan oleh orang-orang terbaik di negara ini. Mereka fasih menggunakan konsep-konsep ilmiah untuk menganalisa permasalahan yang ada. Kefasihan yang tampaknya bukanlah didapat dari satu dua malam membaca satu atau dua buku, melainkan proses belajar panjang dan kesungguhan dalam berdialektika.

Meskipun kita banyak belajar mengenai sejarah dunia, Indonesia dan berbagai konsep ataupun istilah ilmah, sayangnya porsi mengenai pro/kontra mengenai “referendum” Papua tidak terlalu mendapatkan titik temunya. Dandhy lebih banyak berbicara tentang “hal-hal teknis” sedangkan Budiman membahas hal-hal normatif.

Sebagai orang yang kontra terhadap referendum, Budiman tidak menyangkal bahwa terjadi pelanggaran HAM di Papua. Ia hanya menekankan hal-hal terebut untuk tidak terjadi lagi dan menghimbau untuk penarikan personel militer dari sana. Sedangkan Dandhy menyebutkan bahwa ketika setelah sekian banyak hal pernah dicoba dilakukan namun gagal mengapa kita tidak mencoba untuk bertanya, “Apa yang orang Papua sendiri inginkan?” Ia menyanggah referendum berarti memisahkan diri. Secara umum, kedua orang ini sepakat bahwa harus ada demiliterisasi di Papua. Biarkan orang-orang Papua berunding terjadi di sana tanpa di bawah acungan senjata. 

Kita mungkin sepakat bahwa debat-debat langsung seperti ini harus dibudayakan untuk melatih dialektika. Tentu hal ini bisa dilakukan. Tetapi pertanyaannya setelah berdebat, gontok-gontokan, perang urat leher bisakah kita meniru seperti apa yang dilakukan oleh para bapak bangsa kita yang terdahulu?
Ada sebuah kisah menarik. Pada forum Aidit dan Natsir berdebat dengan begitu kerasnya, ketika forum berakhir Aidit datang sambil membawa secangkit kopi kepada Natsir dan menanyakan kabar isteri Natsir yang sedang sakit. Mereka berbincang dengan akrab tanpa ada rasa baper. Ketika forum dimulai lagi, mereka berdua saling kembali berdebat. Setelah forum berakhir dan waktunya pulang kerumah masing-masing, berkali-kali pula Natsir pulang dibonceng oleh Aidit, karena kebetulan rumah mereka tak berjauhan. Natsir bisa berdebat dengan Aidit. Begitu pula Syafrudin Prawiranegara bisa debat panas dengan Nyoto. Meski nanti berujung pada minum kopi bersama.

Mengenang Nasionalisme Indonesia hari ini dan masa depan

Ketika menonton tayangan debat tersebut, saya teringat tentang sebuah artikel dari Ben Anderson yang terbit pada Jurnal Indonesia terbitan Cornell University edisi  67 April 1999 yang berjudul Indonesian Today and in the Future. Meskipun ditulis hampir dua puluh tahun yang lalu, tetapi artikel ini masih relevan sebagai salah satu bahan untuk menganalisis permasaah Papua. Permasalahan yang terjadi pada hari ini dengan apa yang dilihat oleh Anderson 20 tahun lalu masih tetaplah sama, militerisasi, tertutupnya informasi dan kenggenan negara untuk mengajak Papua untuk bergabung dalam Common Project –dalam artikel itu Anderson lebih menitikan nasionalisme sebagai bukanlah sesuatu purba yang meruapakan warisan nenek moyang kita yang luar biasa (absolutely splendid ancestors)  namun lebih sebagai common project/proyek bersama.

Nasionalisme bangkit ketika, dalam teritori fisik tertentu, para penduduknya mulai merasa bahwa mereka sedang berbagi takdir dan masa depan yang sama atau mereka terikat dalam persahabatan horizontal yang sama (deep horizontal comradeship) (Anderson 1999, 3).

Mengutip dari apa yang dikatakan oleh Indonesianis itu, gerakan separatisme muncul sebagai reaksi atas sifat negara yang seakan-akan negara berkata kepada papua bahwa, sayang sekali ada orang Papua di Papua (Anderson 1999, 5) Kita merasa malu mengakui bahwa Indonesia telah melakukan penjajahan terhadap Papua. Terutama karena istilah penjajahan selalu disematkan kepada bangsa Barat untuk Non-Barat.

Terakhir sepertinya Dandhy sepakat dengan apa yang dikatakan dalam artikel itu, Long Live Shame! (Hidup Rasa Malu). Kita merasa malu telah melakukan kekerasan di Papua –lebih jauh kepada suku bangsa dan kelompok lain di Indonesia. Malu dengan sejarah kita, malu dengan apa yang kita miliki har ini. dengan rasa malulah kita menjadi bangsa yang besar. Long live Shame!

Post a Comment

0 Comments